Artikel : Permasalahan Ekonomi makro dalam Kemiskinan

Artikel Permasalahan Ekonomi Makro

Artikel Permasalahan Ekonomi Makro di Indonesia – Pada Artikel kali ini admin akan membahas Penjelasan Tentang Permasalahan Ekonomi Makro, dan Pengertian Ekonomi Makro. Namun, perlu kita ketahui, sebelum pembahasan Permasalahan Ekonomi Makro, kita pahami dulu dasar Ilmu ekonomi itu apa ? Pada dasarnya, ilmu Ekonomi itu termasuk di dalam ruang lingkup ilmu sosial. Nah, Artikel Kali ini akan membahas tentang Permasalahan Ekonomi Makro yang berhubungan dengan kemiskinan.

Tahukah anda tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro?. pastinya sudah kan, Permasalahan Ekonomi Makro yang terjadi di Indonesia, sangatlah banyak, lalu apa Saja Permasalah Ekonomi Makro di Indonesia ??? 

Beberapa Permasalahan Ekonomi Makro di Indonesia yaitu :

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

b. Krisis Nilai Tukar

c. Masalah Utang Luar Negeri

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

e. Masalah Inflasi

f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Namun artikel ini hanya akan membahas tentang Permasalahan Ekonomi Makro berupa kemiskinan saja. Yuk langsung kita Simak :

Artikel : Permasalahan Ekonomi makro dalam Kemiskinan

Dari fase ke fase perjalanan taraf hidup bangsa setiap negara, masalah kemiskinan selalu menjadi  bahan yang tak kunjung selesai persoalannya untuk dibahas. Masalah kemiskinan itu sendiri menjadi salah satu titik permasalahan terbesar dalam daftar permasalahan di setiap negara yang menjadikannya sebagai masalah global.

Kemiskinan memang seringkali dipahami secara sempit, baik dari definisi,sebab,maupun cara penanggulangannya. Secara umum, kemiskinan kita ketahui adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,pakaian,rumah tinggal dan lain-lain. Namun seringkali juga kita hanya menyadari penyebab kemiskinan tersebut hanyalah dari faktor kelangkaan ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, kemiskinan yang kita ketahui sangatlah erat kaitannya dengan pengangguran. Memang benar itu semua, tapi dari definisi yang sempit, kita juga hanya akan menemukan solusi yang sempit dari permasalahan kemiskinan tersebut. Kita tidak pernah menelusuri lebih jauh akar dari penyebab tersebut.


Artikel Terkait : Permasahan Ekonomi Makro 
Artikel Terkait : Permasahan Ekonomi Makro (Krisis Nilai Tukar)

Artikel Terkait : Permasahan Ekonomi Makro (Kemiskinan)

Artikel Terkait : Permasahan Ekonomi Makro (Hutang Luar Negeri)

Artikel Terkait : Permasahan Ekonomi Makro (Pengangguran)

Artikel Terkait : Permasahan Ekonomi Makro

Artikel Terkait : Ketenagakerjaan

Di zaman ini, di era globalisasi, ada dua akar penyebab kemiskinan yang teraktual saat ini. Yang pertama dari Dimensi Politik. Dalam dimensi politik ini, kemiskinan disebabkan oleh karena tidak adanya akses dan muncul dalam bentuk tidak adanya wadah yang menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin. Ditambah lagi dengan faktor internal dari budaya korupsi yang sudah merajalela hingga ke kalangan para pemimpin negara yang mengakibatkan terhentinya program-program yang seharusnya berjalan untuk rakyat khususnya rakyat miskin dikarenakan anggarannya masuk ke kantong mereka. Penyebab yang kedua adalah dari Dimensi Ekonomi dan aset yang cenderung muncul akibat rendahnya penghasilan dan kepemilikan modal untuk mengembangkan diri. Akibatnya masyarakat dengan penghasilan standar dengan kebutuhan banyak akan terdegradasi kedalam golongan masyarakat miskin. Percaya atau tidak, ini sering terjadi pada lapisan pegawai negeri  di Indonesia. Ironisnya, mayoritas pemerintah hanya menggaji besar pegawainya yang hanya duduk di pemerintahan tanpa memperhatikan penghasilan pegawai negeri biasa. Di kursi pemerintahan sendiri, mereka hanya mementingkan kepentingan komunitasnya, sehingga muncul ungkapan “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.” Sebenarnya penyebab ini adalah pengembangan dari penyebab klasik kemiskinan yaitu sulitnya mendapatkan modal, akan tetapi jika disadari lebih lanjut kita akan menemukan solusi yang lebih baik dalam penyebab teraktual ini.

Bukan hanya dari penyebabnya, kita, khususnya pemerintah juga terlalu sempit dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah umumnya hanya memberi solusi non-pemberdayaan seperti menggratiskan pendidikan hingga jenjang tertentu, meringankan biaya rumah sakit, hingga memberi bantuan langsung secara tunai. Pemerintah tidak sadar apabila hanya mengandalkan cara seperti itu hanya akan membiasakan masyarakatnya untuk hidup bergantung kepada pemerintah, sedangkan sub permasalahan yang sulit diatasi dalam kemiskinan adalah ketergantungan. Maka pemerintah yang hanya mengandalkan cara ini dapat dikatakan “memelihara rakyat miskin” bukan mengatasi.

Oleh karena itu, ada dua solusi teraktual juga yang akan menjawab dua akar penyebab teraktual diatas. Solusi yang pertama adalah pemerintah perlu membuat wadah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Wadah yang dimaksud bukanlah lapangan kerja yang dibuat atas kemauan pemerintah, akan tetapi pemerintah dituntut untuk mensosialisasikan wadahnya sesuai kapasitas sumber daya manusia terkait. Jadi, masyarakat dapat mengekspresikan kemampuan mereka dengan bebas dan dengan dana yang telah disiapkan. Tentunya dengan pengawasan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat akan maju karena sesuai dengan bidang keahlian mereka. Lain halnya jika pemerintah menyediakan lapangan kerja sesuai dengan maksud tersendiri, tentunya hasilnya pun kurang optimal. Solusi yang kedua adalah pemerintah setidaknya merevisi anggaran baru untuk mengurangi gaji pegawainya yang duduk di pemerintahan, serta menaikan gaji pegawai negeri biasa. Tentunya dengan pertimbangan para wakil rakyat. Sesungguhnya dapat dipastikan orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang kaya sedangkan pegawai negeri biasa tidak.